Manado, PilarSulut.co - Wakil Gubernur Sulawesi Utara Drs Steven Kandouw menghadiri acara Penyerahan Komitmen Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Oleh Kepala Daerah Se-provinsi Sulawesi Utara di Aula BPK Provinsi, Jumat (18/10/19).
Pada acara tersebut Wagub Kandouw juga didaulat untuk menyaksikan penandatanganan dan penyerahan komitmen oleh para Walikota dan Bupati di Provinsi Sulut kepada Kepala Perwakilan BPK Sulut Bapak Karyadi, SE, MM, Ak, CA.
Dalam sambutannya Wagub Kandouw berterimakasih kepada Kepala BPK Sulut atas inisiasi acara yang disebutnya baru dilakukan pertama kali di Indonesia ini sebagai sebuah kesempatan besar untuk mengejar prestasi WTP seluruh Kabupaten/Kota.
Lebih jauh lagi, Wagub Kandouw juga meyakinkan seluruh kepala daerah bahwa temuan BPK bukan lagi menjadi masalah masing-masing daerah melainkan menjadi masalah bersama di Sulawesi Utara, untuk itu dirinya mengajak semua pihak agar bergotong royong dan merasa senasib sepenanggungan menyelesaikan rekomendasi BPK.
“Terimakasih Bapak Karyadi atas kesempatan ini tentu saja ini menjadi pencerahan dan cambuk bagi kita semua supaya secepatnya menindaklanjuti dan menyelesaikan semua temuan BPK. Mudah-mudahan tahun depan dengan ikhtiar semangat dan usaha dari kita semua seluruh kabupaten/Kota semua Wajar Tanpa Pengecualian,” demikian harap Wagub Kandouw.
Ditempat yang sama, Kepala BPK Sulut Karyadi memaparkan tujuan agenda ini adalah untuk menyatukan tekad dari para Kepala Daerah dalam menindaklanjuti rekomendasi temuan BPK dengan cara komitmen atau berjanji untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Karenanya ia menyatakan siap memberikan ruang dan waktu seluas-luasnya bagi seluruh stakeholder untuk dapat berkoordinasi kapanpun.
Hal ini diharapkan untuk mengejar target nasional dan agar tak ada beban lagi saat pendahuluan pemeriksaan BPK di awal tahun 2020.
Turut hadir dalam acara tersebut, Inspektur Provinsi Sulut Praseno Hadi, Asisten 3 Setda Prov. Sulut Asiano Gemmy Kawatu, para Sekda Kabupaten/Kota, para Kepala BPKAD Kabupaten/Kota. (*)
