Kotamobagu, PilarSulut.co - Ketua Badan Rancangan Pembuat Peraturan Daerah (Bapemperda) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kotamobagu Beggie Chandra Gobel menjelaskan, bahwa Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Lembaga Adat saat ini masih berproses di Biro Hukum Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Utara.
"Sudah berproses awal tahun 2021. Karena sejak tanggal 20 Februari ketika dokumen lengkap, kita sudah masukan ke gubernur melalui Biro Hukum," katanya kepada awak media usai menerima kunjungan organisasi masyarakat adat Laskar Bogani Indonesia (LBI), Senin (29/3/2021).
Gobel juga mengeluhkan terjadinya beberapa kendala di karenakan setelah penyerahan Ranperda tersebut ke Biro Hukum Provinsi, hanya melalui virtual sehingga kadang ada kendala teknis.
"Jadi interaksi antara biro hukum dan SKPD provinsi yang punya kewenangan untuk fasilitasi dengan kami pihak DPRD kurang maksimal. Nah, karena dinilai kurang maksimal sehingga mereka sudah menyiapkan konsep untuk lembaga adat itu tidak ada lagi ranperda tapi perwako," keluhnya saat dikonfirmasi PilarSulut.co via aplikasi WhatsApp, Jum'at (2/4/2021).
Harusnya, lanjut Beggie, jumat minggu lalu tapi karena ada kendala sehingga pertemuan ditunda pekan ini. Adapun sanggahan yang Bapemperda persiapkan adalah betapa dibutuhkannya lembaga adat di tingkatan Kota Kotamobagu.
"Karena pertama; ini Ranperda inisiatif dewan, kedua; Ranperda ini sudah lama diusulkan sejak 2016 silam, ketiga; ini negeri adat maka harus ada institusi adat yang diakui oleh Masyarakat Kota Kotamobagu dan hal ini akan terus kita kawal," tutupnya.
Sebelumnya, Sekretaris Jendral LBI Dolfie Paat mengatakan, kedatangan pihaknya ke DPRD Kotamobagu dalam rangka konsultasi, terkait sudah sejauh mana kelanjutan Ranperda Lembaga Adat ini berproses.
“Alhamdulilllah kami diterima pak Beggie selaku Ketua Bapemperda. Menurut informasi yang kami peroleh, saat ini ranperda tersebut tengah digodok di Biro Hukum Pemprov Sulut. Nah terkait hal ini kami dari LBI juga sudah menyampaikan kesiapan mendampingi dan mengawal hal ini ke Kantor Gubernur bersama dengan para tokoh adat," ucapnya.
Penulis: MDD
