Dalam kegiatan yang dibuka Dirjen Bina Konstruksi Ir. Trisasongko Widianto, Dipl,He yang hadir secara virtual ini, H2M memberi apresiasi kepada Kementerian PUPR yang banyak membuka lapangan kerja di masa-masa sulit ini khususnya di wilayah Sulawesi Utara melalu berbagai Program Padat Karya dan program lainnya.
"Di masa pandemi ini, PUPR paling besar menyediakan lapangan kerja," ungkap politisi Senayan dapil Sulut ini di Balroom Hotel Novotel Manado, Jumat (18/06/2021).
Herson Mayulu kemudian memaparkan history tentang lahirnya UU Cipta Kerja yang berangkat dari keinginan Presiden untuk menyederhanakan banyaknya UU yang dalam pelaksanaannya sering tumpang tindih serta menyebabkan birokrasi berbelit-belit.
"Dengan disederhanakannya beragam regulasi melalui UU Cipta Kerja, diharapkan akan memangkas alur birokrasi sehingga pelaksanaan program akan semakin produktif, efektif dan efisien," ungkapnya.
UU Cipta Kerja ini, menurut Mayulu, menjawab tantangan dalam penyiapan lapangan kerja dalam memanfaatkan potensi Bonus Demografi yang dimiliki bangsa ini. Kemudian selain itu dengan UU Cipta Kerja menjamin kepastian hukum dan hak lainnya untuk seluruh pekerja.
“Melalui UU Cipta Kerja ini akan mengatasi konflik regulasi yang tumpang tindih yang selama ini yang menimbukan keruwetan bagi warga, serta mengurai benang kusut dalam membuka lapangan kerja dan bengkalai lainnya," ujarnya.
"Hal yang perlu digarisbawahi, bahwa tidak ada pemerintah yang akan menyusahkan rakyatnya seperti beragam hoax belakangan ini pasca disahkannya UU Cipta Kerja,” pungkas Bupati Bolaang Mongondow Selatan dua periode ini.
Turut hadir dalam kegiatan ini, para Kepala Balai Jasa Konstruksi VI Makasar dan Wilayah VII Jayapura, para pelaksana Jasa Konstruksi, Kepala Balai dan Organisasi Perangkat Daerah, Kepala Dinas PU PR se Sulawesi Utara. (*/qid)
