MANADO, PILARSULUT.co - Sekretaris Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Sekprov Sulut), Steve Kepel mengatakan Pemprov menargetkan zero stunting pada 2024.“Pemprov Sulut menargetkan penurunan angka stunting dari 14 persen menjadi 0 persen di tahun 2024, dengan alokasi dana sebesar Rp17,2 miliar,” demikian disampaikan Sekprov Kepel saat memberi laporan kepada Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy pada kegiatan Roadshow Daring dari Aula Mapalus, Kantor Gubernur Sulut, Jumat (17/3/2023).
Roadshow daring ini membahas agenda Percepatan Penurunan Stunting dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Menuju Target RPJMN 2020-2024.
Sekprov Steve Kepel menjelaskan untuk menjawab target yang direncanakan, telah digagas sejumlah strategi dan alokasi dana.
“Pemprov Sulut menargetkan penurunan angka stunting dari 14 persen menjadi 0 persen di tahun 2024, dengan alokasi dana sebesar Rp17,2 miliar,” ungkapnya.
Ia menyebut, sejumlah program percepatan juga direncanakan yang mencakup tata kelola hingga perencanaan dan penganggaran yang perlu diperkuat.
“Juga jangkauan kampanye dan komunikasi perubahan perilaku terhadap pola asuh anak dan balita serta pemberdayaan masyarakat perlu diperluas,” jelas Kepel.
Selain itu, lanjutnya, pemenuhan kebutuhan pangan dan gizi yang berkualitas pada remaja putri, pasangan usia subur, ibu hamil, ibu menyusui, keluarga beresiko dan bayi stunting perlu diintensifkan.
Berikut juga pengukuran, pemantauan dan evaluasi secara periodik terhadap intervensi spesifik dan sensitif yang tepat sasaran.
“Kerja sama dengan lembaga, badan usaha, serta non pemerintah untuk percepatan penurunan stunting perlu dioptimalkan,” sebutnya.
Sekprov merinci berbagai sarana yang diunggulkan untuk penanganan stunting. Yakni, 2.287 posyandu, 198 Puskesmas, 54 rumah sakit, 605 ahli gizi, 2.778 bidan dan 522 tim pendamping keluarga.
“Tak kalah pentingnya, sejumlah dana yang disiapkan meliputi alokasi DAK non fisik dana alokasi khusus bantuan operasional keluarga berencana (BOKB) se Sulut tahun 2022 sebesar Rp24,5 miliar. Kemudian pada 2023 sebesar Rp54,9 miliar. Juga lokasi APBD 2022 sebesar Rp12,6 miliar, dan tahun 2023 sebesar 12,9 miliar,” terangnya.
Menurut dia, untuk menurunkan stunting, Pemprov Sulut membentuk tim Satgas, mengukuhkan bapak asuh anak stunting (BAAS) kepada Komandan Korem 131/Santiago.
Kemudian, mengukuhkan bunda pendidikan anak usia dini (PAUD) kepada Ir Rita Maya Dondokambey Tamuntuan, mengukuhkan duta generasi berencana (Genre) kepada remaja berprestasi, mengampanyekan gerakan bersama stop perkawinan anak, mengedukasi masyarakat melaui dapur sehat atasi stunting (Dashat) tentang pemenuhan gizi seimbang dan pola asuk anak dalam keluarga.
“Ada 15 strategi yang dirancang untuk mencapai target penurunan stunting, mulai mendampingi calon pengantin, keluarga berisiko, ibu hamil dan pasca persalinan serta balita stunting di desa, melakukan surveilans stunting dan pengukuran balita secara periodik di tingkat desa, juga sosialisasi pemberian ASI eksklusif hingga audit kasus stunting,” tandasnya.
Rapat secara daring ini dihadiri Forkopimda Sulut serta instansi terkait pemerintah daerah. (*)
