MANADO, PILARSULUT.co - Sukseskan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 dengan melakukan efisiensi anggaran.
Hal ini ditegaskan Gubernur Provinsi Sulut Olly Dondokambey yang diwakili Asisten I Pemprov Sulut, Denny Mangala, saat membuka
Rakor Pendanaan Pemilihan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Tahun 2024 dalam rangka Persiapan Pelaksanaan Evaluasi Rancangan Perda tentang APBD Kabupaten/Kota, Perubahan APBD dan Pelaksanaan APBD Provinsi Sulut, di Hotel Sintesa Peninsula Manado, Selasa (20/6/2023).
Menurutnya, untuk pendanaan Pilkada menjadi domain kepala daerah, maka tahun ini daerah diminta menganggarkan anggaran Pilkada 40 persen di APBD Perubahan, sisanya 60 persen di APBD tahun 2024.
“Untuk daerah yang fiskalnya rendah, diperbolehkan dianggaran bertahap sampai 2024,” ujarnya.
Dia juga meminta KPU dan Bawaslu menyusun program kegiatan dengan efisiensi untuk menyukseskan Pilkada. Semua tahapan kegiatan harus berjalan dengan efisiensi.
“Contohnya program KPU dan Bawaslu yang hampir sama dilebur menjadi satu dan didiskusikan antara KPU dan Bawaslu supaya ada jalan keluar. KPU provinsi juga mensinergikan kegiatan dengan kabupaten kota supaya tidak ada duplikasi anggaran,” pintanya.
Karena itu, lanjutnya, Pemprov Sulut melakukan koordinasi dengan semua pemangku kepentingan supaya terjadi efisiensi. Pertemuan secara langsung bisa dilakukan secara daring, ini juga bisa dilakukan KPU dan Bawaslu untuk efisiensi. Yang penting subtansinya tidak berkurang. Supaya tahapan bisa berjalan efektif dengan dukungan dana menyesuaikan dengan anggaran daerah.
“Dalam proses perencanaan dan penganggaran mempunyai persepsi yang sama dengan melihat kondisi keuangan daerah. Karena out put kegiatan ini kita bawa ke gubernur dan bupati serta wali kota,” katanya.
Dia juga menambahkan, hibah ini dipantau langsung Kemendagri sampai penandatangan. “Pemprov akan mencoba koordinasikan supaya on time penandatangan NPHD terkait pilkada 2024,” sebutnya.
Sementara itu, Kepala BKAD Femmy Suluh menambahkan, kegiatan ini sangat penting untuk mensinergikan kegiatan KPU dan Bawaslu supaya terjadi efisiensi anggaran.
Turut hadir Sekretaris Daerah se-Provinsi Sulut, BPKP, KPU dan Bawaslu Provinsi Sulut, KPU dan Bawaslu Kabupaten/kota. (*)
