MANADO, PILARSULUT.co - Wakil Gubernur (Wagub) Sulawesi Utara (Sulut), Steven O.E. Kandouw melakukan pertemuan dengan Wakil Duta Besar RI untuk Jepang John Tjahjanto Boestami bersama sejumlah pejabat Kedutaan, Senin (10/7/2023).
Menariknya, dalam kunjungan kerja ini, Wagub Kandouw menyinggung pentingnya optimalisasi jalur perdagangan langsung dari Sulut ke Jepang.
Kandouw menyampaikan kepada Wadubes Tjahjanto soal hambatan ekspor barang ke Jepang karena masih adanya aturan yang tidak sejalan dengan kebijakan daerah sehingga memakan waktu pengiriman lebih lama.
“Masalah ekspor impor, ternyata banyak regulasi-regulasi yang tidak sejalan dengan kebijakan daerah. Pak Presiden mendorong untuk ekspor atau subtitusi ekspor tetapi di lapangan banyak aturan terutama aturan Kementerian Perdagangan hanya boleh tiga Kota Surabaya, Jakarta dan Medan,” kata Kandouw.
“Bayangkan petani walet harus kirim dulu ke Jakarta padahal kita sudah ada direct fly; dan banyak lagi regulasi yang ternyata menghalangi peningkatan ekspor-impor, padahal secara de facto untuk ke Jepang dari Sulawesi Utara paling dekat tetapi barang-barang kita harus ke Makasar, ke Jakarta terlebih dulu, begitu juga untuk impor harus ke Surabaya dulu baru ke Indonesia Timur itu temuan kita di lapangan, mudah-mudahan ini bisa menjadi masukan,” lanjut Wagub Sulut dua periode ini.
Apa yang diungkapkan Kandouw bukan tanpa alasan. Sulut memang terkenal akan hasil komoditas pertanian dan perikanan yang produksinya sudah merambah sejumlah negara di dunia. Jika regulasi mendukung tentunya arus ekspor impor dari Sulut ke Jepang dan sebaliknya bakal semakin meningkat.
Ini bisa dilihat dimana sesuai data Badan Pusat Statistik (BPS) Sulut dimana Neraca Perdagangan Sulut pada Mei 2023 mengalami surplus sebesar 35,15 Juta Dollar AS.
Sementara, komoditas ekspor nonmigas terbesar pada Mei 2023 masih didominasi lemak dan minyak hewani/nabati, senilai US$ 31,54 juta atau 54,25 persen dari total ekspor. Sedangkan untuk komoditas impor terbesar adalah bahan bakar mineral, senilai US$ 12,80 juta atau 55,67 persen dari total impor.
Lebih jauh, selain soal perdagangan, Kandouw juga menegaskan komitmen Pemprov Sulut untuk memperhatikan keberadaan warga Sulut yang bekerja di Jepang agar seluruhnya dapat bekerja sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku.
“Kita juga ada perhatian bagi mereka; sebagai laporan juga kita di Sulawesi Utara juga termasuk dalam pengelolaan tenaga kerja specified skilled workers terutama tenaga kerja di bidang pertanian, Pemprov Sulut punya SMK Pertanian dan tahun ini lulusannya semua diterima untuk kerja di Jepang, mudah-mudahan semakin hari semakin maju,” terang Kandouw.
Turut hadir dalam pertemuan ini Sekretaris TP-PKK Sulut yang juga Kadis P3AD Kartika Devi Kandouw-Tanos, Wakil Bupati Minut Kevin Lotulung dan Kadiskominfo Sulut Evans Steven Liow. (*)
