MANADO, PILARSULUT.co - Wakil Gubernur Provinsi Sulut Steven Kandouw merekomendasi agar pelaku kejahatan perempuan dan anak di hukum di Nusakambangan.
Hal ini ditegaskan Wagub Kandouw ketika membuka Peringatan Hari Anak Nasional (HAN) Tahun 2023, di Nusantara Dian Centre (NDC) Resort Manado, Senin (21/08/2023).
Dengan tema; Anak Terlindungi, Indonesia Maju. Dihadiri Sekretaris TP-PKK Provinsi Sulut dr Kartika Devi Tanos, Ketua Dharma Wanita Persatuan Provinsi Sulut dan Kepala Dinas P3A Provinsi Sulut Wanda Musu serta pejabat di lingkungan Pemprov Sulut.
Menurut Wagub, dengan dihukum di Nusakambangan akan memberikan efek jerah bagi pelaku kejahatan perempuan dan anak.
"Pak Gubernur juga sudah merespon. Bahkan biaya pengiriman pelaku kejahatan ini di Nusakambangan akan ditanggung Pemprov Sulut," ungkapnya.
Wagub juga memberikan ucapan terima kasih kepada kepolisian yang berkolaborasi untuk penanganan kasus terhadap anak. "Kepolisian menjadi 10 terbaik dalam penanganan anak di Sulut," puji Wagub seraya meminta 17 rekomendasi dikeluarkan forum anak harus menjadi perhatian pimpinan SKPD.
Selain itu, Wagub menceritakan di era milenial seperti sekarang ini yang kita hadapi dunia yang tidak ada ada batas. Sehingga berimplikasi terhadap pola migran penduduk di bumi. Orang mudah berpikir pindah dari negara satu ke negara lain.
"Dunia sedang berlomba-lomba mengundang untuk berpindah dan mendiami negara mereka. Terutama orang yang memiliki collateral intelektual dan capital. Seluruh dunia meminta collateral capital dan intelektual untuk pindah karena membawa teknologi dan uang," kata Wagub.
Lanjut Wagub, termasuk di Provinsi Sulut. Pak gubernur juga mau supaya Sulut mengajak orang dari seluruh dunia untuk tinggal di Sulut. Terutama yang memiliki collateral capital dan intelektual.
"Contoh Uni Emirat Arab 35 persen penduduk lokal, sisanya 65 persen dari luar. Selain syarat intelektual dan capital serta infrastruktur, termasuk kelayakan didiami anak," katanya.
Puji Tuhan kata Wagub Kandouw, secara empiris Sulut mendapatkan penghargaan provinsi layak anak. Ini hasil kolaborasi dari semua komponen.
"Ini harus kita galakkan bersama, harus butuh totalitas untuk meng-endorse kabupaten kota. Sebab persyaratan sudah ada. Supaya dapat kota layak anak," katanya.
Menurut Wagub, tugas kita sekarang untuk menyiapkan anak untuk masa depan. Bonus demografi angkatan kerja disiapkan dari anak-anak. Terutama dipersiapkan dengan ideologi Pancasila.
"Bisa saja angkatan kerja fisiknya kuat tapi kalau tidak dibekali karakter dan moral yang baik akan ber bahaya," katanya.
Karena kata Wagub, Presiden juga menyentil sekarang etika moral sudah mulai menurun karena sekarang orang mudah memaki presiden. Ini sangat berbahaya untuk bangsa.
"Kita harus persiapkan dari sekarang anak anak kita. Kita bersyukurlah Provinsi Sulut sudah mendapatkan provinsi layak anak," pungkasnya.(*)
