MANADO, PILARSULUT.co - Data Sensus Pertanian 2023 yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulut, berdampak signifikan bagi kebijakan Pemerintah Provinsi Sulut.
Data Sensus Pertanian Tahun 2023, akan dimanfaatkan Pemprov Sulut sebagai bahan evaluasi gagasan pengambilan kebijakan. Terutama untuk Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2025.
“Data Sensus Pertanian ini, akan kita gunakan sebagai bahan evaluasi dan gagasan pengambilan kebijakan untuk
merancang Rencana Pembangunan Jangka Panjang tahun 2025 mendatang,” ungkap
Kepala Dinas Penanaman Modal DPM PTSP Sulut, Hermina Syaloom Dailly Korompis saat membuka Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Diseminasi Data Sensus Pertanian 2023 yang digagas BPS Provinsi Sulut di Hotel Sentra, Kamis (07/12/2023).
Ia berharap data dari hasil Sensus Pertanian Tahun 2023, menjadi gambaran perkembangan gerak langka pembangunan pertanian di Sulut.
“Langkah ini perlu diperkuat dengan bahu membahu dalam menghasilkan data pertanian yang berkualitas demi Sulut yang maju dan sejahtera,” ujarnya sembari menambahkan bahwa data BPS sejatinya
ditunggu banyak pihak. Baik pemerintah maupun pelaku usaha.
“Data BPS banyak memberikan manfaat, terutama untuk meningkatkan ketajaman Pemprov Sulut,” tuturnya.
Melalui Diseminasi Data Sensus Pertanian Tahun 2023, Ia menyampaikan, menjadi langkah strategis untuk memahami kondisi sektor pertanian di Sulut. Juga sebagai upaya menganalisa tantangan yang di hadapi ke depan, untuk selanjutnya jadi rancangan kebijakan yang efektif.
Poin tersebut, tercatat pada data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang menyebutkan bahwa sektor pertanian, kehutanan dan perikanan telah memberikan kontribusi yang paling besar.
“Per triwulan tiga tahun 2023, PDRB sektor
pertanian, kehutanan dan perikanan memberikan kontribusi sebesar 20,55 persena. Angka ini menunjukan betapa pentingnya peran sektor tersebut terhadap perekonomian Sulut,” kata Korompis.
Dari sisi potret ketenagakerjaan, sektor pertanian telah berhasil mendongkrak pertumbuhan ekonomi. Dari jumlah penduduk yang bekerja di Sulut, menurut data BPS, pada Agustus Tahun 2023 tercatat 22,82 persen berada di sektor pertanian.
“Sektor pertanian, ternyata telah berhasil menyerap tenaga kerja yang cukup signifikan di daerah kita,” tukasnya.
Tak terbantahkan, sektor pertanian, ungkap Korompis, mampu bertahan di tengah krisis ekonomi.
“Pengalaman saat menghadapi pendemi Covid-19, PDRB yang tumbuh negatif, namun sektor pertanian justru tumbuh positif dan mampu menopang roda perekonomian Sulut. Demikian juga kondisi pasca pendemi covid-19, kinerja sektor pertanian menunjukkan pertumbuhan yang baik dari waktu ke waktu,” jelasnya.
Kepala BPS Provinsi Sulut, Asim Saputra, pada kesempatan yang sama menjelaskan, pelaksanaan Rakorda ST 2023, merupakan upaya BPS untuk meningkatkan koordinasi dari seluruh rangkaian Sensus Pertanian 2023.
“BPS telah melaksanakan sensus sebanyak tiga kali. Salah satunya, sensus pertanian pada bulan Juni hingga Juli 2023,” tuturnya.
Hasil rilis data Sensus Pertanian Tahun 2023, sebut Asim, masih akan dipublikasi kembali pada 15 Desember 2023 dan secara terinci akan disampaikan pada April 2024.
“Sensus Pertanjan 2023 secara rumah tangga tumbuh 3,8 persen, usaha pertanian berkurang hampir 6,6 persen. Ini menunjukkan usaha pertanian di masa depan masih memiliki tantangan yang masih harus kita kelola dengan baik,” katanya.
Di tengah situasi global saat ini, sambung Asim, sebenarnya pertanian menjadi salah satu strategi untuk kita menjaga ketahanan dan kedaulatan pangan di Sulut,” tuturnya.
Rakorda ST 2023 turut dihadiri jajaran BPS se Sulut. (*)
