Tanggulangi Kemiskinan Ekstrem, Sekprov Kepel Ingatkan Kepala Daerah Bersinergi

pilarsulut.co


MANADO, PILARSULUT.co -
Jajaran Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Pemprov Sulut) bersama kabupaten/kota melaksanakan Rapat Koordinasi dan Evaluasi (Rakorev) Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) tingkat Provinsi Sulut bersama Organisasi Lintas Sektor Tahun 2024 di Hotel Luwansa Manado, Senin (15/07/2024).


Kegiatan itu, dibarengi dengan Penandatanganan Kerja Sama antara PWRI, Pengurus Serikat Pekerja/Buruh, Wartawan dan Pemprov Sulut dengan BPJS Ketenagakerjaan.

Sekretaris Daerah Provinsi Sulut, Steve Hartke Andries Kepel  yang menyampaikan pesan melalui sambutan Gubernur Sulut Olly Dondokambey itu, menekankan tentang pentingnya sinergi antar lintas sektor dalam upaya penanggulangan kemiskinan di Sulut.

“Kegiatan ini bertujuan agar evaluasi efektivitas program yang sudah berjalan serta rancangan strategi yang lebih tepat guna dalam mengatasi masalah kemiskinan di daerah dapat teratasi,” kata Kepel.

Kepel mengharaokan Rakorev dapat menghasilkan rekomendasi yang konstruktif dan solusi yang inovatif untuk penanggulangan kemiskinan di Sulut.

“Terlebih dapat memperkuat kerja sama antar instansi dan sektor dalam mencapai tujuan tersebut,” ucapnya sembari menambahkan Rakorev yang dilaksanakan sebagai salah satu upaya penanggulangan kemiskinan ekstrem di daerah, khususnya TKPKD kabupaten/kota,

“Bahwa TKPKD memiliki peran sangat strategis dalam pelaksanaan penanggulangan kemiskinan,” ujarnya.

Penanggulangan kemiskinan perlu dimulai dari aspek perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi penanggulangan kemiskinan.

“Dengan demikian upaya penanggulangan kemiskinan dapat teratasi serta berjalan secara sinergis dan sistematis,” tandasnya.

Kegiatan turut dihadiri, jajaran kepala daerah dari kabupaten/kota se Sulut yang juga memaparkan program dan kegiatan yang telah dan akan dilaksanakan dalam penanggulangan kemiskinan di wilayah masing-masing.

Rakorev diikuti oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) se Sulut, instansi vertikal, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya. (*)



To Top