MANADO, PILARSULUT.co - Polda Sulut masih intensi mengumpulkan bukti, bahan dan keterangan (pulbaket) dana hibah GMIM termasuk memeriksa Sekretaris Provinsi Steve Kepel dan Kepala Biro Kesra Setda Pemprov Sulut, Drs Fereydy Kaligis.
Pemeriksaan Kepel dan Kaligis tak terkecuali puluhan pejabat lain kendati dengan isu yang berbeda, mulai dihubungkan dengan potensi ancaman kriminalisasi hukum dan kejahatan demokrasi. Ada kekhawatiran pemeriksaan pejabat di masa hampir puncak Pilkada untuk mengamputasi popularitas dan ketokohan seseorang (ASN,red), yang sering kali dicurigai dapat memengaruhi pemilih untuk menyatu ke kandidat tertentu.
Kendati Kapolda Sulut Irjen Pol Royke Langi dengan nada tegas menyatakan pemeriksaan dana hibah GMIM ditempatkan dalam konteks menjaga marwah GMIM dan tekad memberantas korupsi, pernyataan verbal Kapolda itu tidak sama sekali mengaburkan kehawatiran publik Sulut mengenai jaminan netralitas penegak hukum dalam Pemilu 2024. Kata-kata tanpa ditanya bahwa Polda ingin menyelamatkan marwah GMIM oleh publik diterjemahkan sebagai introduksi senjata paling mematikan untuk menghentikan suara -suara kritis masyarakat mengenai reputasi kepolisian dan profesionalitas di alam demokrasi.
“Dia bilang ingin mengembalikan marwah GMIM. Memang GMIM keluar dari marwah yang mana. GMIM kemana selama ini. Kalau tidak suka atau mencurigai oknum atau tokoh dalam GMIM, oke silahkan selidiki orangnya. Jangan seret-seret institusi GMIM. Itu sama seperti ada jenderal bermasalah, kemudian institusi polisi yang diobok-obok. Kalau mau bunuh tikus jangan bakar rumah,” komentar beberapa penatua di Manado, Selasa siang dalam sebuah diskusi ringan.
Masih dalam konteks pemeriksaan dana GMIM, para penatua intens mendokan para terperiksa agar terhindar dari potensi ancaman kriminalisasi hukum dan kejahatan demokrasi.
“Doa kami para penatua dan jemaat, semoga mereka semua yang diperiksa baik yang berkaitan dengan dana hibah GMIM maupun topik lain, terhindar dari ancaman kriminalisasi hukum dan kejahatan demokrasi. Karena sejarah penegakan hukum kita, tidak sedikit yang terperangkap kriminalisasi dan kejahatan demokrasi. Hukum dan demokrasi itu dua saudara kandung yang dalam momentum tertentu bekerja sama untuk tujuan kekuasaan,” ungkap salah satu penatua terbata-bata.
Para pelayan GMIM ini juga mendoakan penyidik dan pimpinan institusi kepolisian agar tidak terjerumus kepentingan politik kelompok tertentu dan tetap setia menjaga marwah kepolisian.
“Kalau pemeriksaan dimengerti sebagai cara mengembalikan marwah GMIM, doa-doa kami juga agar aparat menjaga marwah kepolisian. Karena bagaimana kita bisa percaya dengan kata-kata Royke Langi, sementara nyaris disaat yang bersamaan, aneka video intervensi polisi menekan orang untuk memilih calon Gubernur survei terendah beredar luas. Itukah yang Kapolda maksudkan dengan arti marwah?,” jelas para penatua.
Sementara itu, ihwal dana hibah GMIM, Koordinator Bidang Hubungan Masyarakat Badan Pekerja Majelis Sinode (BPMS) Gereja Masehi Injili di Minahasa (GMIM) Pnt Kombes Pol (Purn) Drs John Rori SSt Mk pun angkat suara.
John Rori menjelaskan, pada prinsipnya GMIM sangat apresiasi dan mendukung upaya penegakkan hukum berkaitan dengan dana hibah pemerintah sebesar Rp 16 miliar kepada GMIM.
Ia menambahkan, pihak Sinode GMIM akan kooperatif, jika kemudian ada pemanggilan terhadap petinggi Sinode GMIM nanti.
“Dan bila dipanggil pasti hadir dan kooperatif,” ujar John Rori.
Ia menjelaskan, dana hibah tersebut, tentunya telah sesuai peruntukan untuk kebutuhan pelayanan GMIM.
“Karena dana hibah ini telah digunakan sesuai peruntukan untuk kebutuhan pelayanan GMIM, baik pelayanan non fisik maupun fisik,” tandas Rori.
Ia menuturkan bahwa dana tersebut diperoleh pihak Sinode GMIM, karena untuk menjawab kebutuhan pelayanan kepada warga GMIM, yang juga warga masyarakat Sulut, yang tersebar di 1.078 jemaat, 149 wilayah dan 800.000 jemaat yang ada di 7 Kabupaten/Kota se-Sulut, bahkan di luar Sulut sampai di luar negeri.
Selain itu, tambah Rori, GMIM juga memiliki karya pelayanan bidang pendidikan dari Taman Kanak-kanak sampai Perguruan Tinggi, juga bidang kesehatan seperti beberapa klinik dan Rumah Sakit.
Oleh karena itu, maka GMIM setiap tahun memrogramkan pelayanan, baik non fisik maupun infrastruktur.
Hal ini, jelas Rori, maka GMIM perlu bermitra dengan berbagai stakeholder maupun pemerintah untuk mendapatkan bantuan-bantuan dalam rangka kelancaran pelayanan gereja.
Ia juga mengatakan bahwa GMIM, sebetulnya bukan hanya menerima Rp 16 Miliar, sebagaimana yang diberitakan.
“Sudah ratusan miliar. Tapi perinciannya saya tidak hafal dan nanti kami laporkan. Perlu diketahui, GMIM menerima hibah bukan hanya berbentuk uang tunai dalam bentuk transfer, tapi juga berbentuk barang,” imbuhnya.
Hibah dalam bentuk barang, seperti Gedung Alva Omega yang ada di UKIT, Rumah Susun di PPWG, dan juga Gedung Mission Center yang dibangun di Jalan Ring Road Manado.
“Dan bantuan yang sudah diberikan, bukan hanya dari tahun 2021, 2022 dan 2023, tetaapi sejak tahun 2018,” sebut Rori.
Ia mengatakan, dana hibah Pemprov ini bukan hanya GMIM yang menerimanya, tapi semua golongan gereja dan semua lembaga agama.
“Tapi kenapa hanya GMIM yang disorot, itu tanya kepada Polda Sulut yang punya wewenang melakukan pemeriksaan,” ujarnya.
Dirinci John Rori dana hibah yang diberikan setiap tahun dari tahun 2018 telah digunakan sesuai peruntukan untuk pembangunan di bidang pendidikan dan kesehatan dan juga pelayanan-pelayanan GMIM.
Diantara sejumlah pembangunan gedung di atas, terdapat juga pembangunan Asrama Universitas Kristen Indonesia Tomohon yang diresmikan Presiden Joko Widodo dan infrastruktur UKIT.
Juga, beberapa rumah sakit, yaitu RS Kalooran Amurang, RS Kaupusan Langowan, RS Siloam Sonder, RS Bethesda Tomohon, RS Tonsea dan RS di Bitung dan beberapa sekolah, serta juga bantuan untuk gereja-gereja di lingkungan GMIM.
“Setiap tahun, GMIM memberikan laporan pertanggungjawaban kepada pemberi hibah tentang penggunaan dana hibah sesuai persyaratan dan aturan yang dimintakan,” tambahnya.
Ia pun meminta publik, karena ini masih dalam proses lidik dari aparat penegak hukum terkait dana hibah pemerintah ke sinode GMIM, mohon untuk tidak berspekulasi atau menyimpulkan, karena masih dalam proses.
“Setiap pemberian hibah kepada GMIM telah digunakan sesuai peruntukannya dan telah dibuatkan laporan pertanggungwabannya sesuai ketentuan yang berlaku, baik secara administrasi maupun fisik,” tegasnya.(*)
